Gelombang Protes di Indonesia Menanggapi Kenaikan PBB-P2 dan Kontroversi Tunjangan Legislator

Indonesia tengah menghadapi gelombang protes besar yang melibatkan berbagai wilayah di Tanah Air, terutama terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta kontroversi tunjangan anggota legislatif. Demonstrasi ini mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap kebijakan fiskal dan transparansi anggaran pemerintah.

Sejak awal Agustus 2025, setidaknya 104 daerah di Indonesia telah menaikkan tarif PBB-P2, dengan 20 di antaranya menaikkan hingga lebih dari 100 persen. Langkah tersebut memicu kemarahan warga, terutama di wilayah seperti Kabupaten Pati, Jawa Tengah, di mana kenaikan tarif mencapai 250 persen. Demonstran mendesak pemerintah daerah untuk membatalkan kenaikan tersebut agar tidak membebani warga secara berlebihan.

Menanggapi situasi ini, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan surat edaran untuk meninjau kembali keputusan tersebut. “Menteri telah meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh agar pemerintah daerah dapat mempertimbangkan potensi fiskal tanpa membebani warga secara berlebihan,” ujarnya pada 19 Agustus 2025.

Selain isu PBB-P2, protes lebih besar terjadi menyusul pengungkapan tunjangan mewah anggota DPR Indonesia, yang mendapatkan subsidi rumah senilai sekitar 3.000 dolar AS per bulan, hampir sepuluh kali lipat upah minimum di Jakarta. Kekecewaan publik memuncak setelah terjadinya bentrokan dan korban jiwa, termasuk seorang pengemudi ojek online yang meninggal saat bentrokan dengan kendaraan polisi.

Presiden Indonesia Prabowo Subianto merespon dengan membatalkan rencana kunjungan ke China dan mengumumkan penghapusan beberapa tunjangan anggota DPR serta moratorium untuk perjalanan kerja luar negeri. Dalam pidato langsung bersama pimpinan delapan partai politik, ia menegaskan penghormatan pemerintah terhadap kebebasan berpendapat namun mengingatkan bahwa tindakan kekerasan tidak akan ditoleransi dan dapat dianggap sebagai tindakan subversif.

Situasi di sejumlah kota besar seperti Jakarta dan Bali tetap memanas dengan eskalasi ketegangan dan penggunaan gas air mata oleh aparat keamanan untuk membubarkan massa. Organisasi hak asasi manusia juga menyerukan agar pemerintah dan demonstran menunjukkan sikap menahan diri dan membuka dialog konstruktif demi meredakan situasi sulit ini.

Secara keseluruhan, protes tersebut menyoroti perlunya pembaharuan kebijakan fiskal dan pemerintahan yang lebih transparan agar pemerataan kesejahteraan dapat dicapai dan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat dipulihkan.