Polri Presisi: Revolusi Layanan SKCK Online Memudahkan Masyarakat Indonesia

Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menghadirkan aplikasi Polri Presisi, sebuah inovasi digital yang memudahkan masyarakat untuk mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) secara online. Aplikasi ini merupakan bagian dari layanan Super Apps Polri yang bertujuan menyederhanakan administrasi kepolisian dan menekan antrean panjang di kantor polisi.

Melalui aplikasi Polri Presisi yang dapat diunduh gratis di Google Play Store maupun Apple App Store, pengguna dapat melakukan pendaftaran pembuatan SKCK dari rumah. Prosesnya mencakup pembuatan akun dengan mengisi data diri lengkap, mengunggah dokumen seperti KTP, foto wajah dari berbagai sisi, NPWP (jika ada), serta dokumen pendukung lain seperti Kartu Keluarga, akta kelahiran, ijazah, atau surat nikah. Ini memastikan data yang diinput valid dan mendukung proses verifikasi.

Setelah mendaftar, pengguna cukup mengisi formulir online dan melakukan pembayaran biaya penerbitan SKCK sebesar Rp30.000 via BRI Virtual Account langsung melalui aplikasi. Ketika pembayaran terkonfirmasi, sistem akan mengirimkan barcode pendaftaran ke email pengguna yang berfungsi sebagai bukti pendaftaran resmi.

Meski pendaftaran dan pembayaran dapat dilakukan secara digital, pemohon wajib datang ke kantor polisi terdekat sesuai domisili untuk melakukan verifikasi dokumen fisik dan mencetak SKCK. Langkah ini menjaga keabsahan dokumen sekaligus menghindari penyalahgunaan data.

Fasilitas digital ini sangat mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan kepolisian, khususnya dalam mengurus dokumen yang biasanya menjadi syarat penting untuk berbagai kebutuhan seperti melamar kerja, mendaftar CPNS, mengurus visa, hingga persyaratan pendidikan.

Sejak peluncurannya, Polri terus mengembangkan aplikasi dengan menghilangkan bug dan meningkatkan fitur agar pengguna dapat memperoleh layanan lancar dan terpercaya.

Inovasi Polri Presisi ini mencerminkan komitmen Polri dalam mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang modern, transparan, dan efisien, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Informasi terakhir diperbarui pada 11 September 2025.