Mengintip Konflik Terbaru Thailand-Kamboja: Perang di Perbatasan dan Dampaknya

Perang antara Thailand dan Kamboja yang pecah pada Kamis, 24 Juli 2025, telah menimbulkan krisis kemanusiaan dan ketegangan politik yang signifikan di kawasan perbatasan kedua negara. Konflik ini merupakan yang terburuk dalam satu dekade terakhir dan telah mengakibatkan lebih dari 100.000 warga sipil mengungsi dari wilayah terdampak.

Bentrokan terjadi di enam lokasi strategis di sepanjang perbatasan sepanjang 800 kilometer, termasuk di sekitar kuil-kuil kuno yang menjadi sumber sengketa. Militer Thailand melaporkan bahwa pasukan Kamboja melancarkan serangan roket dan artileri ke wilayah Thailand, memaksa Thailand membalas dengan serangan udara menggunakan enam jet tempur F-16 untuk menargetkan posisi militer Kamboja. Serangan ini menyebabkan 14 korban jiwa di pihak Thailand, terdiri dari 13 warga sipil dan satu tentara.

Konflik ini dimulai sekitar pukul enam pagi waktu setempat dan memicu evakuasi massal ke hampir 300 titik penampungan oleh pemerintah Thailand. Pemerintah juga menutup wilayah perbatasan terhadap Kamboja, sementara Kamboja membalas dengan langkah pemutusan hubungan diplomatik dan pernyataan bahwa militer Thailand yang memulai serangan.

Sengketa perbatasan yang telah berlangsung lebih dari satu abad ini semakin memanas. Kedua pihak saling tuding atas eskalasi konflik dan penggunaan kekuatan berlebihan, sementara diplomasi internasional menyerukan penahanan diri dan penyelesaian melalui dialog. Pemerintah China, melalui juru bicaranya, menegaskan pentingnya menenangkan situasi dan menghindari kekerasan lebih lanjut.

Di dalam negeri Thailand, perang ini juga memicu ketegangan politik. Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra diskors dari jabatannya sejak awal Juli karena tuduhan kegagalan menangani sengketa dengan baik. Bocornya rekaman percakapan dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen menimbulkan kontroversi dan kritik terkait sikapnya yang dianggap terlalu lunak.

Semua pihak berharap situasi cepat mereda agar konflik berkepanjangan tidak menambah korban maupun penderitaan bagi masyarakat di kedua negara yang terdampak.