Lula Kritik Keras Trump: Ingin Buat 'PBB Baru' dan Perkuat Hubungan dengan China

Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menjadi sorotan dunia setelah mengkritik keras rencana Presiden AS Donald Trump untuk membentuk 'Dewan Perdamaian' yang disebutnya sebagai upaya menciptakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru.[1][2]

Dalam pidato pada Jumat (23/1) di acara yang diselenggarakan Gerakan Pekerja Pedesaan Tanpa Tanah di Bahia, Lula menyatakan bahwa Trump ingin menjadi 'pemilik tunggal' PBB baru tersebut. 'Presiden Trump mengusulkan membuat PBB baru di mana hanya dia yang menjadi pemiliknya,' tegas Lula, menambahkan bahwa dunia sedang menghadapi momen politik kritis di mana multilateralisme digantikan oleh unilateralisme dan 'hukum yang terkuat'.[1][2]

Kritik ini merujuk pada pengumuman Trump di Forum Ekonomi Dunia (WEF) Davos pada Kamis lalu, di mana ia meluncurkan 'Dewan Perdamaian' yang awalnya ditujukan untuk membangun kembali Gaza. Keanggotaan tetap di organisasi ini memerlukan biaya US$1 miliar, dengan Trump sebagai ketuanya. Meski demikian, piagamnya tidak terbatas pada Gaza dan tampak ingin menyaingi PBB.[2]

Lula menegaskan komitmennya memperkuat multilateralisme melalui kontak diplomatik intensif dengan pemimpin Rusia, China, India, Hungaria, dan Meksiko. Ia berharap menggelar pertemuan internasional untuk menegaskan kembali komitmen terhadap multilateralisme dan mencegah dominasi 'kekuatan senjata dan intoleransi'.[1]

Sehari sebelumnya, Lula bertelepon dengan Presiden China Xi Jinping selama 45 menit. Xi menegaskan dukungan China di tengah gejolak global, menekankan peran sentral PBB dan kepentingan bersama negara Global South. Kedua pemimpin berkomitmen memperkuat hubungan bilateral yang ditingkatkan menjadi 'komunitas masa depan bersama untuk dunia lebih adil dan planet lebih berkelanjutan' pada 2024.[3][4]

Dalam panggilan itu, Lula juga mengumumkan pembebasan visa untuk warga China tertentu untuk kunjungan jangka pendek, sebagai balasan atas kebijakan serupa China sejak Juni 2025 terhadap warga Brasil dan negara Amerika Latin lainnya. Langkah ini bertujuan memfasilitasi pertukaran antarwarga dan memperdalam kerja sama.[5][6]

Respons serupa datang dari sekutu AS seperti Prancis dan Inggris yang ragu bergabung. London menolak keikutsertaan Vladimir Putin, sementara Prancis menyebut piagam Dewan Perdamaian 'tidak kompatibel' dengan komitmen PBB-nya.[2]

Pernyataan Lula mencerminkan ketegangan global di tengah upaya Brasil memperkuat posisi di panggung internasional, khususnya dengan China, sambil mempertahankan multilateralisme tradisional.